Jambi Dalam Berita.Id Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar pemerintah tidak lagi menyediakan makanan bagi narapidana kasus korupsi. Sebagai gantinya, ia menyarankan agar mereka diberi alat pertanian untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.
Usulan ini muncul sebagai respons atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Johanis mendukung ide tersebut dan menekankan bahwa koruptor harus belajar bertahan hidup dengan hasil kerja keras mereka sendiri.
"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka. Cukup sediakan alat pertanian supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau sawah. Mereka harus bertahan hidup dari hasil keringat sendiri," ujar Johanis dalam pernyataan tertulis, Selasa (18/3/2025).
Selain itu, Johanis juga mengusulkan agar hukuman bagi koruptor diperberat. Ia ingin pidana badan minimal dinaikkan menjadi 10 tahun, guna memberikan efek jera yang lebih kuat.
Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman minimal bagi koruptor masih berada di angka satu tahun (Pasal 3). Menurut Johanis, hukuman yang lebih berat akan membuat pejabat dan masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana korupsi.
"Hukuman bagi pelaku korupsi sebaiknya diperberat, minimal 10 tahun hingga seumur hidup. Dengan begitu, orang akan takut melakukan korupsi," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia berencana membangun penjara di pulau terpencil khusus bagi koruptor. Dalam kunjungannya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) di Jakarta, Kamis (13/3/2025), ia menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi negara.
"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil. Mereka enggak bisa keluar. Kita akan cari pulau. Kalau mereka keluar, biar ketemu sama hiu," kata Prabowo.
Menurutnya, jika korupsi terus merajalela, negara akan berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik tersebut.
"Koruptor itulah yang membuat guru, dokter, perawat, dan petani susah. Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu," pungkas Prabowo.
Wacana pembangunan penjara khusus di pulau terpencil serta peningkatan hukuman bagi koruptor mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Dengan kebijakan yang lebih ketat, diharapkan Indonesia dapat mengurangi praktik korupsi yang selama ini menjadi penghambat pembangunan nasional.