Jambi Dalam Berita.Id OKU, Sumatera Selatan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Dari delapan orang yang diamankan, salah satunya diketahui adalah Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten OKU berinisial FH.
Ketua DPD Hanura Sumatera Selatan, Ahmad Al Azhar, membenarkan bahwa salah satu kadernya terjaring dalam OTT tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti kasus yang menjerat anggota DPRD OKU tersebut.
"Kami masih memantau perkembangan kasus ini. Informasi yang saya terima dari Sekretaris DPC memang benar bahwa FH ikut diamankan, tetapi kami belum mengetahui detail perkara yang sedang diselidiki," ujar Ahmad Al Azhar pada Sabtu (15/3/2025).
Meskipun kader partainya tengah diperiksa KPK, Ahmad menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Namun, untuk saat ini, kami belum bisa memberikan komentar lebih jauh mengingat belum ada rilis resmi dari KPK terkait OTT ini," tambahnya.
Delapan Orang Diamankan, Termasuk Pejabat dan Kontraktor
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa delapan orang telah diamankan dalam operasi ini. Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut terkait kasus yang tengah ditangani.
"Benar, KPK telah mengamankan delapan orang dari Kabupaten OKU, Sumatera Selatan. Informasi lebih lanjut akan disampaikan dalam konferensi pers resmi," ujar Tessa.
Berdasarkan informasi yang beredar, selain FH, OTT ini juga menjaring seorang kepala dinas di lingkungan Pemkab OKU, seorang kontraktor, serta tiga anggota DPRD Kabupaten OKU. Setelah pemeriksaan awal, lima dari mereka telah dibawa ke Palembang sebelum akhirnya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK.
Hingga saat ini, KPK masih merahasiakan detail kasus yang menjerat para pihak yang diamankan dalam OTT ini. Publik masih menantikan konferensi pers resmi dari KPK untuk mendapatkan kejelasan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan politisi di OKU.