JambiDalamBerita.id, Jambi – Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Senin (7/7/2025), guna memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mengevaluasi tata kelola energi daerah. Kegiatan ini dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Jambi dan dihadiri sejumlah pejabat strategis baik pusat maupun daerah.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. memaparkan implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 terkait kerja sama pengelolaan wilayah kerja guna peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Sementara itu, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E., M.Sc., menjelaskan kesiapan Satgas Karhutla Provinsi Jambi.
Turut hadir dalam acara ini Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, jajaran Polda Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota se-Jambi, serta undangan lainnya.
Gubernur Al Haris mengungkapkan bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi energi primer yang sangat besar, mencakup minyak bumi sebesar 228,3 MMSTB, gas bumi 5.517,8 BCF, batubara 2.224,9 juta ton, hingga potensi energi terbarukan seperti surya, panas bumi, air, bioenergi, angin, dan gelombang laut.
Namun, di balik potensi besar tersebut, Jambi masih menghadapi tantangan serius terkait aktivitas illegal drilling. Tercatat sekitar 5.600 sumur minyak ilegal tersebar di berbagai wilayah. Aktivitas pengeboran tanpa izin ini dinilai berbahaya karena dilakukan dengan peralatan tak standar dan rawan mencemari lingkungan.
"Illegal drilling ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Melalui implementasi Permen ESDM No. 14 Tahun 2025, kita upayakan pendekatan solutif melalui kerja sama dengan BUMD, koperasi, dan UMKM agar pengelolaan sumur tua bisa legal dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional," jelas Al Haris.
Dalam arahannya, Kepala Staf Kepresidenan RI Anto Mukti Putranto menekankan pentingnya pemberdayaan potensi daerah secara maksimal tanpa terganjal regulasi yang menyulitkan.
"Jambi punya potensi luar biasa, tapi harus ditata dengan baik. Kami di KSP siap mengawal daerah jika ada hambatan regulasi. Jangan biarkan wilayah yang sedang membangun justru dipersulit," tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi lintas sektor, termasuk pelibatan kementerian terkait dan aparat penegak hukum, agar pembangunan energi dan pencegahan karhutla berjalan selaras dengan arahan Presiden.
"Presiden sangat menekankan agar tidak ada lagi karhutla yang menjadi isu internasional. Kami mengapresiasi kesiapsiagaan seluruh pihak, dan akan terus mendorong sinergi pusat-daerah," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Danrem 042/GAPU Brigjen TNI Heri Purwanto menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada BNPB. Antara lain:
1. Penajaman program pertanian dan pangan menghadapi cuaca ekstrem dan La Nina.
2. Penambahan sarana dan prasarana seperti helikopter patroli, water bombing, dan dana operasional Satgas Darat.
3. Peningkatan penegakan hukum untuk memberi efek jera kepada pelaku pembakaran lahan.
4. Peneguhan peran kepala daerah dalam koordinasi aksi mitigasi sejak dini sebelum puncak musim kemarau pada Juni–Juli 2025.