Jambidalamberita.id, Jambi - Gedung DPRD Provinsi Jambi kembali menjadi pusat perhatian publik setelah dipenuhi aksi demonstrasi besar pada Senin, 4 Agustus 2025. Ratusan warga yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama aliansi petani menggugat mendatangi kantor dewan sambil membawa bendera organisasi dan spanduk penolakan penggusuran lahan. Aksi ini berlangsung di tengah maraknya fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, sehingga semakin menarik perhatian masyarakat.
Massa menentang keras operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai melakukan penggusuran paksa dengan alasan perizinan. Menurut mereka, lahan yang kini menjadi objek penertiban adalah tanah adat dan kebun rakyat yang telah dikelola secara turun-temurun serta menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Dalam orasinya, perwakilan demonstran menegaskan bahwa konflik ini bukan sekadar persoalan batas tanah, tetapi menyangkut kelangsungan hidup petani kecil dan masyarakat adat.
Dalam pernyataan sikapnya, WALHI mendesak pemerintah segera menghentikan seluruh operasi penggusuran oleh Satgas PKH di wilayah adat maupun lahan petani kecil. Mereka juga meminta Presiden turun langsung menyelesaikan konflik agraria yang terus berlarut di Provinsi Jambi. Selain itu, massa menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan pejuang agraria yang memperjuangkan hak atas tanah. Tuntutan lain adalah pemulihan ekosistem hutan yang rusak akibat konflik lahan dan perambahan.
Tidak hanya berorasi, demonstran juga melakukan aksi simbolis dengan menyegel pintu utama gedung DPRD Jambi menggunakan kayu dan menempelkan poster besar bertuliskan “Tanah Kami Hendak Dirampas Oleh Satgas PKH”. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat yang dianggap tidak serius merespons perampasan lahan dan krisis lingkungan yang sedang terjadi.
Aksi ini juga diikuti oleh Serikat Petani Tebo, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan sejumlah organisasi masyarakat adat. Salah satu perwakilan petani menegaskan bahwa mereka tidak menolak penertiban kawasan hutan, namun Satgas PKH harus memastikan tidak menggusur lahan yang telah dikelola masyarakat adat ratusan tahun sebelum negara ini berdiri. Mereka juga menyoroti adanya plang penertiban di Lubuk Mendarsah, Tebo, yang justru mengarah ke lahan petani, bukan area perusahaan yang diduga merambah kawasan hutan.
Pantauan di lokasi menunjukkan aksi berlangsung damai tanpa bentrokan. Aparat kepolisian berjaga ketat untuk memastikan situasi tetap kondusif. Akses masuk ke gedung DPRD sempat ditutup sementara akibat penyegelan. Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Provinsi Jambi belum memberikan keterangan resmi. Seorang orator menegaskan bahwa surat pemberitahuan aksi sudah dikirimkan sebelumnya, sehingga dewan tidak bisa beralasan tidak mengetahui adanya demonstrasi besar tersebut.