JambiDalamBerita.id, Kota Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, menyatakan komitmennya untuk membantu pembebasan lahan di sekitar pintu air Sungai Asam sebesar Rp25 miliar. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung penanggulangan banjir yang kerap melanda wilayah Kota Jambi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Stasiun Pompa Air Sungai Asam pada Senin pagi (14/04/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kondisi infrastruktur pengendali banjir serta mendalami akar persoalan yang menghambat penanganan secara tuntas.
Rombongan Komisi V DPR RI tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi sekitar pukul 10.40 WIB dan disambut langsung oleh sejumlah pejabat tinggi daerah. Hadir dalam rombongan tersebut antara lain Wakil Ketua Komisi V Ir. Ridwan Bae dan Robert Rouw, serta anggota DPR RI lainnya seperti Edi Purwanto, Adian Napitupulu, H. Bakrie, Musa Rajekshah, dan puluhan lainnya.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyelesaikan persoalan yang telah lama tertunda.
“Kami dari Pemprov Jambi siap mengalokasikan sekitar Rp25 miliar untuk pembebasan lahan di sekitar pintu air Sungai Asam sebagai bagian dari solusi jangka panjang penanggulangan banjir,” ujar Al Haris.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini menjadi langkah penting dalam mencari solusi konkret atas masalah banjir yang terus berulang. Ia menyoroti persoalan ganti rugi lahan dan belum rampungnya pembangunan kolam retensi sebagai hambatan utama.
“Permasalahan utama di lapangan adalah soal pembebasan lahan yang belum selesai sejak lama. Ini harus segera dituntaskan agar proyek pengendalian banjir bisa berjalan optimal,” ungkap Ridwan.
Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A. Bakri, HM., SE., turut mendesak agar persoalan agraria yang menghambat pembangunan di sekitar pintu air Sungai Asam segera diselesaikan. Ia menambahkan bahwa konflik lahan yang berlangsung sejak 2016 telah menjadi hambatan serius dalam realisasi proyek strategis tersebut.
“Perencanaan proyek ini sebenarnya sudah matang. Namun, konflik lahan yang belum terselesaikan membuat pembangunan tak kunjung berjalan. Kami harap Pemerintah segera turun tangan,” tegas Bakri.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Jambi ini diharapkan dapat menjadi momentum percepatan penyelesaian masalah banjir di Kota Jambi, sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.