Jambidalamberita.id, Jakarta- Kabar mengenai kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026 dipastikan tidak akan terwujud. Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat (15/8/2025), sama sekali tidak menyinggung wacana penyesuaian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam Nota Keuangan yang dibacakan, Presiden menegaskan arah kebijakan fiskal pemerintah lebih diprioritaskan untuk pembangunan sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fokus anggaran diarahkan pada ketahanan pangan, energi, kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih terbatas sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan skala prioritas belanja negara.
“Untuk gaji PNS, ruang fiskal tahun 2026 belum memungkinkan karena sebagian besar anggaran difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional,” jelas Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Minggu (18/8/2025).
Berdasarkan RAPBN 2026, pemerintah merencanakan total belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dengan target penerimaan negara Rp3.147 triliun. Defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau sekitar 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Delapan Program Prioritas Nasional 2026
Presiden Prabowo menegaskan bahwa alokasi belanja negara tahun depan akan diarahkan untuk membiayai delapan program prioritas yang menjadi pondasi pembangunan nasional, yaitu:
Ketahanan Pangan
Pemerintah akan memperluas lahan sawah, menyalurkan pupuk subsidi tepat sasaran, menyediakan bibit unggul, alat pertanian modern, hingga akses pembiayaan murah. Target utamanya adalah swasembada beras dan jagung, dengan dukungan anggaran Rp164,4 triliun.
Ketahanan Energi
Pembangunan diarahkan pada peningkatan produksi minyak dan gas, pengendalian harga energi, serta pengembangan energi bersih berbasis surya, hidro, dan panas bumi. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp402,4 triliun.
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program ini menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu hamil, hingga balita. Selain meningkatkan gizi, program ini diharapkan menggerakkan ekonomi lokal serta membuka lapangan kerja baru. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun.
Pendidikan Bermutu
Dengan dukungan Rp757,8 triliun, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, serta kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.