Jambidalamberita.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tidak ingin mengubah mekanisme penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan tunai. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa skema MBG telah dipersiapkan sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah dalam peningkatan gizi anak-anak Indonesia.
Menurut Dadan, penyaluran bantuan dalam bentuk uang tidak diperlukan karena program serupa sudah ada melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan Kementerian Sosial.
“Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” tegasnya, Senin, 22 September 2025.
Dadan yang merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor itu menilai bantuan tunai justru rawan disalahgunakan.
Ia mencontohkan kasus di Sumatera Utara, ketika dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang seharusnya dipakai untuk biaya sekolah malah digunakan untuk keperluan lain. Karena itu, ia menegaskan bahwa MBG bukan sekadar bantuan, melainkan strategi pemerintah untuk memastikan anak-anak mendapat asupan gizi seimbang.
Selain meningkatkan kualitas gizi, program ini juga dirancang untuk memperkuat perekonomian desa. Melalui dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah, pemerintah membangun rantai pasok pangan lokal.
“Satu SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan masyarakat,” jelas Dadan.
Ia menambahkan, satu dapur MBG bisa menyerap hingga lima ton beras setiap hari. Jika dihitung, kebutuhan tersebut setara dengan 10 ton gabah kering giling atau hasil panen dari sekitar dua hektar lahan. Dengan pola itu, petani mendapat pasar yang terjamin, sementara harga gabah tetap stabil.
Meski begitu, program ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menilai proses penyajian makanan dalam jumlah besar membuat hidangan rentan terkontaminasi bakteri.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, bahkan mengusulkan agar bantuan disalurkan langsung kepada orang tua.
Menurutnya, cara ini memberi fleksibilitas bagi keluarga untuk menyiapkan makanan bergizi sesuai kebutuhan anak.
“Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya, sehingga orang tua bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.