JambiDalamBerita.id, Kota Jambi,Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memadati halaman Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa pagi, 20 Mei 2025. Aksi damai ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah untuk segera memberikan kejelasan status kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai non-ASN yang selama ini terus mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.
Para peserta aksi terdiri dari guru, tenaga kependidikan, tenaga teknis, hingga tenaga kesehatan. Mereka menyuarakan aspirasi agar gaji disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi sebesar Rp3,2 juta per bulan dan menuntut percepatan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk dalam skema paruh waktu dengan penghasilan yang layak.
Hairul Saleh, salah satu koordinator aksi, menyampaikan bahwa mayoritas honorer saat ini hanya menerima gaji antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan—angka yang jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia menekankan bahwa para honorer telah bekerja layaknya ASN penuh waktu, sehingga wajar jika mereka meminta kesetaraan gaji dan kejelasan status.
“Gaji yang kami terima saat ini berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami minta agar disetarakan dengan UMP,” ujar Hairul.
Hal senada juga disampaikan Fitri, peserta aksi lainnya, yang berharap proses rekrutmen PPPK dilakukan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menargetkan penghapusan status honorer secara menyeluruh di instansi pemerintahan.
“Kami hanya ingin kejelasan status dan kesejahteraan yang layak. Pengangkatan PPPK harus dilakukan merata, sesuai arahan pusat agar tidak ada lagi honorer yang terabaikan,” ujar Fitri, salah satu peserta aksi.
Aksi ini turut dipicu oleh kekecewaan atas terbatasnya kuota formasi PPPK tahun sebelumnya. Dari data yang dihimpun, Pemprov Jambi hanya menyediakan 1.536 formasi, jumlah yang dianggap terlalu kecil untuk menampung seluruh tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Sekitar pukul 10.00 WIB, massa mulai menggelar orasi di halaman DPRD. Perwakilan aksi kemudian diterima langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, beserta sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi dan instansi pemerintahan.
Dari hasil dialog bersama, DPRD dan Pemprov Jambi menyepakati beberapa poin penting. Pertama, komitmen untuk memperjuangkan penyesuaian gaji honorer sesuai UMP atau kenaikan minimal Rp1 juta saat beralih status menjadi PPPK Paruh Waktu. Kedua, DPRD akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan Gubernur Jambi dan perwakilan tenaga honorer dalam waktu dekat. Ketiga, DPRD menjamin tidak akan ada intimidasi atau tindakan represif terhadap peserta aksi yang menyuarakan haknya.
Samsul Riduan menegaskan bahwa seluruh aspirasi telah diterima dan pihaknya akan membawa persoalan ini langsung kepada Gubernur Jambi untuk dicarikan solusi terbaik.
“Semua aspirasi sudah kami tampung. Kami bersama Komisi I akan mencari waktu untuk menyampaikan langsung kepada Gubernur. Namun keputusan tetap berada di tangan eksekutif,” ujar Samsul.
Sekitar pukul 12.30 WIB, massa aksi membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan jaminan akan adanya tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Aksi damai ini menjadi cerminan nyata kegelisahan para tenaga honorer di Jambi yang selama ini berjuang dalam senyap. Dengan meningkatnya tekanan ekonomi dan belum pastinya masa depan mereka, suara lantang dari para pegawai non-ASN ini menjadi panggilan moral bagi pemerintah daerah dan pusat untuk segera menghadirkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada para abdi negara yang telah lama menunggu kepastian.