Jambidalamberita.id, Kota Jambi– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menilai banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Jambi, tidak semata disebabkan tingginya curah hujan, melainkan akibat pola pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyebut peristiwa tersebut sebagai bencana ekologis yang lahir dari kebijakan pembangunan tanpa kajian lingkungan yang memadai.
“Banjir ini bukan sekadar bencana alam, tetapi dampak langsung dari pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan,” kata Oscar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jambi, 12 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa WALHI tidak menolak pembangunan. Namun, pembangunan harus direncanakan secara berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Oscar mengungkapkan, WALHI Jambi telah mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali izin-izin pembangunan yang dinilai mengabaikan aspek lingkungan.
Banjir kali ini dilaporkan terjadi di sejumlah titik strategis, antara lain kawasan Kantor Gubernur Jambi, Simpang Mayang, Simpang Empat Sipin, Kenali Asam Atas, Simpang Empat Pal 7 Kenali Asam Bawah, serta wilayah lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko ekologis merupakan akumulasi dari tata ruang yang tidak tertata dengan baik, sistem drainase yang tidak memadai, serta praktik pembangunan yang tidak mengedepankan keselamatan warga.
Ia menilai, ketika hujan dengan durasi singkat saja mampu melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi warga di lebih dari satu rukun tetangga, hal itu menandakan adanya kegagalan dalam memastikan ruang hidup yang aman dan layak bagi masyarakat.
Oscar menambahkan, masyarakat tidak seharusnya terus menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali banjir terjadi. Pemerintah perlu menghadirkan jaminan pemulihan, penataan wilayah yang berpihak pada keselamatan publik, serta langkah pencegahan jangka panjang yang tidak berhenti pada penanganan darurat.