Jambidalamberita.id - Keputusan bersejarah Inggris, Kanada, dan Australia yang secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara memicu gejolak politik di Israel.
Sejumlah menteri sayap kanan dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung melontarkan desakan agar Israel segera memperluas kedaulatannya dengan menganeksasi wilayah Tepi Barat.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menjadi salah satu tokoh paling vokal. Ia menilai pengakuan negara-negara Barat tersebut sebagai langkah yang harus dibalas dengan tindakan nyata di lapangan.
Menurutnya, penerapan kedaulatan penuh Israel atas wilayah yang oleh pemerintahannya disebut sebagai “Yudea dan Samaria” serta pembubaran Otoritas Palestina merupakan jawaban tegas atas keputusan internasional itu. Ia bahkan berencana membawa usulan tersebut ke meja sidang kabinet dalam waktu dekat.
Nada serupa juga disuarakan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Melalui unggahan di platform X, Smotrich menegaskan bahwa Israel tidak lagi berada di bawah bayang-bayang kekuatan asing.Ia menekankan bahwa masa mandat kolonial telah lama berakhir, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Inggris maupun negara lain untuk mencampuri urusan masa depan bangsa Yahudi.
Smotrich menyebut aneksasi Tepi Barat sebagai satu-satunya jalan untuk menghapus “ilusi negara Palestina” dari agenda global.
Desakan dua menteri garis keras ini menambah tekanan politik bagi Netanyahu, yang kini menghadapi dilema besar di tengah sorotan dunia.
Pengakuan terhadap Palestina dilakukan hanya beberapa hari menjelang pertemuan Majelis Umum PBB, di mana isu konflik Israel-Palestina kembali dipastikan akan menjadi pembahasan utama.
Langkah Inggris, Kanada, dan Australia dinilai sebagai dorongan baru terhadap upaya mewujudkan solusi dua negara, meski jalannya penuh rintangan.
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, dalam pidatonya menegaskan bahwa negaranya ingin menjadi mitra dalam membangun masa depan yang damai bagi rakyat Palestina dan Israel.
Ia juga menuding pemerintah Israel secara sistematis berusaha menggagalkan pembentukan negara Palestina. Menurut Carney, pengakuan ini justru memperkuat pihak-pihak yang mendorong perdamaian dan bukan bentuk legitimasi terhadap kelompok bersenjata seperti Hamas.
Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyampaikan bahwa keputusan negaranya merupakan bagian dari komitmen internasional untuk mendukung solusi dua negara.