Jambidalamberita.id, MUAROJAMBI – Langkah tak biasa ditempuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi di tengah tekanan keuangan daerah. Mulai tahun 2026, seluruh mobil dinas berstatus sewa resmi dihentikan penggunaannya.
Kebijakan ini diambil usai Pemkab melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan proyeksi pendapatan tahun depan yang menunjukkan penurunan signifikan.
Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi agar belanja daerah tetap terkendali.
“Semua kendaraan dinas yang disewa akan dikembalikan. Anggaran tahun depan turun cukup tajam, jadi kita harus menyesuaikan,” ujarnya, Rabu (5/11).
Pada tahun 2025, APBD Muaro Jambi tercatat sekitar Rp1,6 triliun, namun untuk tahun 2026 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,1 hingga Rp1,2 triliun. Penurunan lebih dari Rp400 miliar itu disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat—yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah.
Menghadapi situasi tersebut, Pemkab kini menata ulang struktur belanja daerah. Fokus utama diarahkan pada program vital seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Belanja rutin seperti sewa mobil tidak bisa dipertahankan. Kami harus berhemat, tapi pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu,” jelas Budhi.
Sebagai solusi, Pemkab tengah menyiapkan sistem kendaraan operasional bersama antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Skema ini diharapkan mampu menekan biaya tanpa menghambat aktivitas pemerintahan.
Langkah penghematan ini menjadi sinyal awal penyesuaian fiskal Pemkab Muaro Jambi dalam menghadapi penurunan pendapatan. Meski begitu, pemerintah memastikan efisiensi tersebut tidak akan mengganggu program prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (*)