Metronews

FLPP di Jambi Tembus Rp4 Triliun, Puluhan Ribu Keluarga Kini Punya Rumah

0

0

jambidalamberita |

Sabtu, 20 Des 2025 08:36 WIB

Reporter : Yudi

Editor : Kurniawan

Penyaluran FLPP di Provinsi Jambi menembus Rp4,06 triliun hingga Desember 2025, membantu lebih dari 40 ribu keluarga MBR memiliki rumah layak dan terjangkau melalui dukungan pemerintah pusat. - (jambidalamberita.id)

Berita Terkini, Eksklusif di Whatsapp

+ Gabung

Jambidalamberita.id, Jambi — Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Jambi menunjukkan capaian signifikan. Hingga pertengahan Desember 2025, total realisasi pembiayaan program perumahan subsidi tersebut telah mencapai Rp4,06 triliun.

Local Expert Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Junaidi, menyampaikan bahwa angka tersebut setara dengan kontribusi 2,69 persen dari total penyaluran FLPP secara nasional.

Dana tersebut telah membantu kepemilikan rumah bagi sekitar 40.086 keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jambi.

FLPP menjadi instrumen utama pemerintah dalam memastikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR,” ujar Junaidi usai kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Jambi Triwulan III 2025 di Kota Jambi, 19 Desember 2025.

Baca Juga:

Polres Batang Hari Gelar Apel Pasukan Operasi Lilin 2025, Siap Amankan Nataru

 

Ia menjelaskan, keterbatasan akses pembiayaan perumahan formal masih menjadi tantangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, skema pembiayaan jangka panjang seperti FLPP dinilai sangat penting, mengingat sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah dan pencipta efek berganda.

Menurut Junaidi, program FLPP juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Rumah subsidi hampir selalu terserap pasar karena ditawarkan dengan suku bunga rendah dan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, pengembang tetap mendapatkan kepastian usaha karena adanya penyesuaian harga rumah subsidi setiap tahun serta pencairan pembiayaan yang terukur dari perbankan.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan FLPP. Di antaranya adalah kemampuan bayar MBR yang terbatas, terutama bagi pekerja sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap, serta rendahnya literasi keuangan dan sosialisasi program.

Permasalahan lain yang disoroti adalah lemahnya pengawasan terhadap kualitas bangunan rumah subsidi serta regulasi dan inspeksi pasca-serah terima yang belum optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi MBR untuk biaya perawatan rumah ke depan. (*)

Sumber :

Share :

KOMENTAR

Konten komentar merupakan tanggung jawab pengguna dan diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Komentar

BERITA TERKAIT


BERITA TERKINI


BERITA POPULER